undang undang keluarga berencana. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif tercatat sebanyak 4. undang undang keluarga berencana

Tahdis An-Nasl (Pembatasan Kelahiran) Jika program keluarga berencana dimaksud untuk membatasi kehamilan maka hukumnya haram. Ar-Rum[30]:21 6 Undang -Undang R. Berikut periodesasi sejarah BKKBN hingga saat ini. 2. Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi - KB (Keluarga Berencana) adalah program pemerintah Indonesia s e jak tahun 1970. Semoga informasi ini bermanfaat. 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga berencana. 1235 -2 -. DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANJUT USIA. Berdasarkan ketentuan Lampiran huruf (N) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang. me/paralegalid, Twitter. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kata Kunci : Peran Bidan dalam Pelayanan. kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan. Bidan berwenang memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut UU Nomor 17 Tahun 2023. (1) Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagai pengemban mandat penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaan Program KB adalah SELURUH KELUARGA IKUT KB. Berdasarkan Pasal 46 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, Bidan memberikan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas. A. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal untuk menikah bagi perempuan, yakni 21 tahun atau lebih. u. BEKASI - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Mengingat : 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal pernikahan bagi perempuan dan laki-laki. 21 Januari 2022 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Sulawesi Utara (Sulut) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Yayasan Pelita Ilmu (YPI). Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. Undang-Undang Nomor 8. Fatwa Majelis Ulama tentang Keluarga Beren-cana. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG KESEHATAN. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran. Jenis. 2 Landasan Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Rencana. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional T. promosi; b. keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang lebih baik serta menghargai. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021. Tunjangan Jabatan Fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana. Petugas Pendataan Keluarga tahun 2021 terdiri dari pemerintah dan masyarakat, yakni Petugas Lini Lapangan KB dari BKKBN dan Kader Keluarga Berencana, yang secara nasional terdiri dari: 7. (2) BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif tercatat sebanyak 4. Perwakilan. Program Keluarga Berencana (KB) adalah program pemerintah yang. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta untuk. Undang. ABSTRAK: bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 3. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan baru, salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK). Akses Premium Bebas Iklan. program Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka dikeluarkanlah Undang - Undang nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada pasal 12 ayat 2. 240 orang (8,53%), MOW sebanyak 262. Pasal I. keluarga berencana merupakan bagian dari pelayanan kebidanan yang menjadi kewajiban bidan dimana pelayananya harus sesuai dengan ketentuan hukumKependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang bersifat non fisik di Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016. dan keluarga berencana nasional republik indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang rencana strategis badan kependudukan dan keluarga berencana nasional tahun 2020 - 2024 dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional republik indonesia, menimbang : a. TENTANG . berlaku pada tanggal Agar Pasal 11 Peraturan Presiden ini. Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Penyuluh Keluarga Berencana dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu mengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M. Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 1. Terdapat 4 (empat) upaya pokok keluarga berencana nasional, diantaranya adalah pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan. berperan serta dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di lingkungannya untuk mewujudkan Keluarga Indonesia yang tangguh dan berkualitas. 7. Undang-undang Nomor 23 Tahuh 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang. Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan. Keluarga Berencana (KB) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, keluarga berencana (“KB”) menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (“UU 52/2009”) diartikan sebagai berikut: Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak,. 2009/ No. Meningkatnya kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anak-anak, untuk beristirahat serta melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi adalah aturan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 4 ayat (3), Pasal 23, Pasal 28 ayat (5), Pasal 34, Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 57 memerlukan aturan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik. keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga, serta advokasi,. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi. Jaksa meyakini ketiganya bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Ai Maimunah (40), Ridwan Abdul Muiz (20), dan M Riswandi (16). 4. UU 16/2019 ini memperbaharui aturan sebelumnya, UU 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan. Manfaat Keluarga Berencana. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara. 2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan. Pengertian KB (keluarga berencana) menurut UU No. Belum ada data…. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran. Mengingat : 1. 032/2019,. Bedasarkan Undang-Undang No. Subjek. Selama ini, pengaturan mengenai Keluarga mengacu kepada Undang-Undang Nomor. 1. KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 18 (1) Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk: a. NOMOR 62 TAHUN 2010. Peraturan Pemerintah nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistim Informasi Keluarga. Glosarium. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, program Keluarga Berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian serta peran dari. Undang. melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Tulisan ini bermaksud mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam upaya. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya. (2017) ‘Dinamika governance’,. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananTujuan umum adanya program keluarga berencana mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. (2) Visi tersebut merupakan kondisi ideal yang ingin dan harus diupayakan dicapai melalui pengelolaan Program K B nasional. Unduh pdf. Silahkan download Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 melalui link di bawah ini: Download PDF. Tematik. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana . 52 Tahun. Sebelum terbentuk BKKBN, lika-liku perjalanan lembaga ini tentu menjumpai dinamika yang menjadi sejarah. Dilansir dari BKKBN, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur, Sukaryo Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa beliau merekomendasikan usia pernikahan yang ideal di usia yang sudah matang, yaitu di usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk. id – UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Perubahan ini terjadi. Login. Jenis. Penyuluh Keluarga Berencana. dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mengambil langkah, yakni berupa kebijakan, program dan kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan visi, misi, tujuanProgram Keluarga Berencana (KB). , Bd. Tahun. PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya; b. Kelembagaan badan pelaksana kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga juga dibahas. Subjek. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan program dari BKKBN berupa pelayanan kontrasespi, sosialisasi program KB, sosialisasi berbagai macam alat kontrasepsi dan keuntungannya, dan safari KB MKJP gratis. perilaku . DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON, Menimbang : a. Barang siapa dengan sengaja dan. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; b. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan. Beranda. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil. 32 Tahun 2009 adalah sebuah usaha untuk mengatur kelahiran anak, kehamilan, jarak dan usia ideal melahirkan, melalui bantuan dan perlindungan sesuai hak reproduksi guna mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas. Keluarga berencana menurut Undang-Undang no 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, program Keluarga Berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian serta peran dari masyarakat lewat peningkatan usia perkawinan, pengontrolan kelahiran, pengawasan ketahanan keluarga, dan perbaikan kesejahteraan. keluarga berencana; dan g. Tematik. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang. Judul. Keluarga Berencana, maka dipandang perlu menetapkan Pelayanan Keluarga. - 10 - g. Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN:PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN. TBN = Tambahan Berita Negara. bahwa dalam rangka. 161, TLN NO. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia MATERI POKOK. 5. Undang‑undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1,. perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan Undang-undang; Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, disebutkan bahwa Program Keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -2- 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan. Program ini dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai wujud dari program Keluarga Berencana dan pemakaian alat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tentang BKKBN. 07. Undang -Undang Nomor 2 7 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Nomor 3 Drt. Dalam menjalankan program Keluarga Berencana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni: 1. BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. perlindungan; dan/atau c. 4. 324 7. 1 Program Keluarga Berencana Program keluarga berencana yang tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana atau KBadalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana. Dalam Undang-U ndang ini yang dimaksud dengan:. 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. pembinaan keluarga; dan c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau menggelar bakti sosial pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang seperti pemasangan implan dan IUD (Intrauterine devise) untuk menjaga jarak kehamilan ibu pada masa pandemi Covid-19. 6325, LL SETKAB : 36 HLM. KELUARGA BERENCANA NASIONAL. Undang-undang No. Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). Mengingat : 1. Wassalammu’alaikum wr. U. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;. (3) Upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana KEPENDUDUKAN,KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL. 2. Reupload Via : Hadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional, Wapres. Manfaat lain diadakannya program Keluarga Berencana (KB) di lingkungan masyarakat, yakni dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 1. 7. Sebelumnya China secara tegas membatasi hanya dua anak per keluarga. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda. Kepcndudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; Mengingat: 1. 19. BUPATI BANYUMAS,.